Juli 02, 2012

SYARAT, DAN TUGAS PEJABAT/PANITA PENGADAAN BARANG/JASA BERDASARKAN PERPRES 54 TAHUN 2010


1.   Anggota Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan memenuhi  persyaratan sebagai berikut :
a.    memiliki integritas, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
b.    memahami pekerjaan  yang akan diadakan;
c.    memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas  ULP/Pejabat Pengadaan yang bersangkutan;
d.    memahami isi dokumen, metode dan prosedur Pengadaan;
e.    tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pejabat yang menetapkannya sebagai anggota ULP/Pejabat Pengadaan;
f.     memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan kompetensi yang dipersyaratkan; dan
g.    menandatangani Pakta Integritas.



2.     Tugas pokok dan kewenangan ULP/Pejabat Pengadaan meliputi:
a.    menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
b.    menetapkan Dokumen Pengadaan;
c.    menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;
d.    mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di  website K/L/D/I masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;
e.    menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
f.     melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
g.    khusus untuk ULP:
1.    menjawab sanggahan;
2.    menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk:
a.    Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
b.    Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
3.    menyerahkan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK; 
4.    menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
h.    khusus Pejabat Pengadaan:
1.    menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk:
a.    Penunjukan Langsung atau Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan/atau
b.    Penunjukan Langsung atau Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
2.    menyerahkan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PA/KPA; 
i.     membuat laporan mengenai proses dan hasil Pengadaan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/ Pimpinan Institusi; dan
j.     memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA.



3.     Selain tugas pokok dan kewewenangan ULP/Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam hal diperlukan ULP/Pejabat Pengadaan dapat mengusulkan kepada PPK:
a.    perubahan HPS; dan/atau
b.     perubahan spesifikasi teknis pekerjaan.

4.    Anggota ULP/Pejabat Pengadaan berasal dari pegawai negeri, baik dari instansi sendiri maupun instansi lainnya.
5.    Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (4), anggota ULP/Pejabat Pengadaan pada instansi lain Pengguna APBN/APBD selain K/L/D/I atau Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola, dapat berasal dari bukan pegawai negeri
6.    Dalam hal Pengadaan Barang/Jasa bersifat khusus dan/atau memerlukan keahlian khusus, ULP/Pejabat Pengadaan dapat menggunakan tenaga ahli yang berasal dari pegawai negeri atau swasta.
7.    Anggota ULP dilarang duduk sebagai:
a.    PPK;
b.    pengelola keuangan; dan
c.    APIP, terkecuali menjadi Pejabat Pengadaan/anggota ULP  untuk Pengadaan Barang/Jasa yang dibutuhkan instansinya. 

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar