Maret 06, 2015

PERSIAPAN PEMILIHAN PENYEDIA BARANG


A.   Penyerahan Rencana Umum Pengadaan
KPA menyerahkan Rencana Umum Pengadaan kepada PPK dan ULP/Pejabat Pengadaan yang terdiri dari:
1.    kebijakan umum pengadaan yang meliputi:
1)    pemaketan pekerjaan;
2)    cara pelaksanaan Pengadaan;
3)    pengorganisasian pengadaan; dan
4)    penetapan penggunaan produk dalam negeri;
2.    rencana penganggaran biaya pengadaan serta biaya pendukungnya;
3.    Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang meliputi:
1)     uraian kegiatan yang akan dilaksanakan yang meliputi:
a)    latar belakang;
b)   maksud dan tujuan;
c)    sumber pendanaan; dan
d)    hal-hal lain yang diperlukan;
2)     waktu pelaksanaan yang diperlukan, termasuk kapan Barang tersebut harus tersedia pada lokasi kegiatan/sub kegiatan terkait, dengan memperhatikan batas akhir tahun anggaran/batas akhir efektif tahun anggaran;
3)     spesifikasi teknis pekerjaan yang akan diadakan; dan
4)     besarnya total perkiraan biaya pekerjaan.

B.   Pengkajian Ulang Rencana Umum Pengadaan
Pengkajian ulang Rencana Umum Pengadaan dapat dilakukan melalui rapat koordinasi dengan ketentuan sebagai berikut:
1.    PPK mengundang ULP/ Pejabat Pengadaan dan Tim Teknis untuk membahas Rencana Umum Pengadaan. Pembahasan Rencana Umum Pengadaan meliputi:
1)    Pengkajian Ulang Kebijakan Umum Pengadaan
a)    PPK dan ULP/Pejabat Pengadaan mengkaji ulang pemaketan pekerjaan untuk meneliti dan memastikan apakah pemaketan yang ditetapkan oleh KPA telah mendorong persaingan sehat, efisien, meningkatkan peran Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta Koperasi Kecil, dan penggunaan produksi dalam negeri.
b)   Dari hasil pengkajian ulang pemaketan pekerjaan, PPK dan/atau ULP/Pejabat Pengadaan dapat mengusulkan untuk mengubah pemaketan pekerjaan, yaitu penggabungan beberapa paket atau pemecahan paket.
c)    Penggabungan beberapa paket dapat dilakukan sejauh tidak menghalangi pengusaha kecil untuk ikut serta, dan pemecahan paket pekerjaan dapat dilakukan sejauh tidak untuk menghindari pelelangan. 

2)    Pengkajian Ulang Rencana Penganggaran Biaya Pengadaan
a)    PPK dan ULP/Pejabat Pengadaan melakukan pengkajian ulang rencana penganggaran biaya pengadaan dan biaya pendukung pengadaan untuk memastikan :
a.    kode akun yang tercantum dalam dokumen anggaran sesuai dengan peruntukan dan jenis pengeluaran;
b.    perkiraan jumlah anggaran yang tersedia dalam DIPA mencukupi kebutuhan pelaksanaan pekerjaan; dan
c.    tersedia biaya pendukung pelaksanaan pengadaan, antara lain biaya pelaksanaan pemilihan Penyedia dan biaya pada saat pelaksanaan pekerjaan.
b)   Apabila biaya pengadaan belum atau kurang dianggarkan serta terdapat kesalahan administrasi dalam DIPA maka PPK dan/atau ULP/Pejabat Pengadaan mengusulkan revisi DIPA kepada KPA.

3)    Pengkajian Ulang KAK
a)    PPK dan ULP/Pejabat Pengadaan mengkaji ulang KAK yang sudah ditetapkan oleh PA/KPA;
b)   Pengkajian KAK dilakukan untuk meneliti kejelasan anggaran dan sumber pendanaan, waktu pelaksanaan  yang diperlukan, Spesifikasi Teknis, Gambar, masa pemeliharaan/ garansi.

2.    Berdasarkan hasil rapat koordinasi yang dituangkan dalam Berita Acara:
1)    apabila PPK dan ULP/Pejabat Pengadaan sepakat untuk mengubah Rencana Umum Pengadaan, perubahan tersebut diusulkan oleh PPK kepada PA/KPA untuk ditetapkan kembali;
2)    apabila ada perbedaan pendapat antara PPK dengan ULP/Pejabat Pengadaan terkait Rencana Umum Pengadaan maka PPK mengajukan permasalahan ini kepada PA/KPA untuk diputuskan; dan
3)    putusan PA/KPA bersifat final.

C.   Penyusunan dan Penetapan Rencana Pelaksanaan Pengadaan oleh PPK
1.    Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pengadaan.
1)    PPK menyusun Rencana Pelaksanaan Pengadaan sesuai dengan hasil kajian Rencana Umum Pengadaan, meliputi :
a.    Spesifikasi Teknis dan Gambar :PPK menyusun spesifikasi teknis dan gambar sesuai dengan hasil pengkajian ulang spesifikasi teknis dan gambar brosur, termasuk perubahan yang telah disetujui oleh PA/KPA.
b.    Harga Perkiraan Sendiri (HPS) : digunakan untuk pengadaan dengan tanda bukti perjanjian berupa kuitansi, SPK, dan surat perjanjian;
c.    HPS tersebut digunakan sebagai: alat untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya; dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah untuk pengadaan; dasar untuk negosiasi harga dalam Pengadaan Langsung dan Penunjukan Langsung; dasar untuk menetapkan besaran nilai Jaminan Penawaran; dan dasar untuk menetapkan besaran nilai Jaminan Pelaksanaan bagi penawaran yang nilainya lebih rendah 80% dari total nilai HPS.
d.    data yang dipakai untuk menyusun HPS meliputi: survey harga pasar setempat yaitu harga barang dilokasi barang diproduksi/ diserahkan/ dilaksanakan, menjelang dilaksanakannya pengadaan barang; informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
e.    dalam menyusun HPS telah memperhitungkan: Pajak Pertambahan Nilai (PPN); dan keuntungan dan biaya overhead yang dianggap wajar bagi Penyedia maksimal 15% (lima belas perseratus) dari total biaya tidak termasuk PPN; HPS tidak boleh memperhitungkan biaya tak terduga, biaya lain-lain dan Pajak Penghasilan (PPh) Penyedia.
f.     nilai total HPS terbuka dan tidak rahasia.
g.    riwayat HPS harus didokumentasikan secara baik.
h.    HPS tidak dapat digunakan sebagai dasar perhitungan kerugian negara;
i.      Tim Ahli dapat memberikan masukan dalam penyusunan HPS;
j.     HPS ditetapkan : paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran untuk pemilihan dengan pascakualifikasi, atau paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran ditambah dengan waktu lamanya prakualifikasi untuk pemilihan dengan prakualifikasi.

2)    PPK menyusun rancangan kontrak antara lain meliputi: Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK), pelaksanaan kontrak, penyelesaian kontrak, adendum kontrak, pemutusan kontrak, hak dan kewajiban para pihak, personil dan/atau peralatan penyedia, pembayaran kepada penyedia, pengawasan mutu, serta Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK).

3)    Penetapan Rencana Pelaksanaan Pengadaan
a.    Berdasarkan kesepakatan PPK dan ULP/Pejabat Pengadaan dan/atau keputusan KPA, PPK menetapkan Rencana Pelaksanaan Pengadaan;

b.    PPK menyerahkan Rencana Pelaksanaan Pengadaan kepada ULP/Pejabat Pengadaan sebagai bahan untuk menyusun Dokumen Pengadaan.

Februari 23, 2015

UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) PADA KEMENTERIAN AGAMA


Unit Layanan Pengadaan (ULP) terbentuk berdasarkan Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemeintah, pada pasal 14 setiap Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah/ Instansi diwajibkan mempunyai ULP yang dapat memberikan Pelayanan/ Pembinaan bidang pengadaan Barnag/ Jasa, kemudian lebih lanjut diatur dengan Peraturan Kepala LKPP Nomor 5 tahun 2012, pada Perka tersebut semakin Jelas Kedudukan, Tugas dan fungsi dari ULP.

Berdasarkan Peraturan Presiden dan Pearturan Kepala LKPP tersebut, kementerian agama sebagai salah satu Kementerian menindak lanjuti dengan mengeluarkan payung hukum tentang ULP dilingkungan Kementerian Agama dengan diterbitkannya PMA Nomor 75 tahun 2013 Tentang Unit layanan Pengadaan Dilingkungan Kementerian Agama, dalam peraturan ditetapkan ULP pada Kementerian Agama merupakan Organisasi permanen yang melekat pada unit yang sudah ada.

Ada 5 Jenis ULP pada Kementerian Agama diantaranya adalah ULP Kemenag Pusat melekat pada biro Umum (untuk seluruh Unit Eselon I yang berada di Kemenag Pusat); ULP Kemenag Provinsi Melekat pada bagian Tata Usaha (untuk satuan kerja Kantor Wilayah Kemenag); ULP Kemenag Kab/ Kota melekat pada Subbag Tata Usaha (untuk Pengadaan dilingkungan Kemenag Kab/Kota dan Madrasah yang ada dilingkungannya); ULP PTAN (pada masing-masing perguruan Tinggi negeri;  ULP Balai (pada masing-masing Balai Diklat).

Organisasi ULP Terdiri dari :
a.    Ketua ULP
b.    Sekretariat ULP
c.    Pokja ULP
Untuk ULP Kemenag Pusat SK dikeluarkan Oleh Sekretaris Jenderal Kemenag RI, ULP Kemenag Provinsi Oleh Kepala kantor Wilayah, ULP Kemenag kabupaten Kota Oleh Kepala Kemenag Kabupaten Kota, ULP PTAN Oleh Pimpinan PTAN dan ULP Balai di SK kan Oleh Kepala Balai, Ketiga unsur tersebut harus ada dalam Organisasi ULP, dimana Kepala ULP dan Sekretaris ULP dalah Pejabat/ Pelaksana pada unit yang dilekati oleh Keberadaan ULP Tersebut, Kepala ULP Pusat adalah Kepala Biro Umum, Kepala ULP Kemenag Provinsi adalah Pejabat/ Pelaksana di bagian Tata Usaha, Kepala/ sekretaris ULP Kemenag kabpaten Kota pejabat/pelaksana pada subbag tata Usaha. Sedangkan Pokja bisa berasal dari mana saja yang, yang memenauhi syarat sebagai Pokja ULP sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pada Ketentuan Peralihan Pasal 19 PMA Nomor 75 tahun 2013, ULP Kemenag Kabupaten Kota dan ULP balai harus terbentuk pada Tahun 2014, dan apabila ULP Kemenenag Kab/ Kota dan ULP Balai  Belum terbentuk maka Menginduk Pada ULP Kemenag Provinsi yang ada diwilayahnya.

Pada Tanggal 2 Februari 2015 terbit Peraturan Kepala LKPP Nomor 2 tahun 2015 tentang Perubahan Perka LKPP Nomor 5 tahun 2012 tenang Unit Layanan Pengadaan (ULP), perubahan tersebut diantaranya pada Pasal 1 ayat 8 yang berbunyi Kelompok Kerja ULP selanjutnya disebut Pokja ULP adalah kelompok kerja yang terdiri dari pejabat fungsional pengadaan yang berjumlah gasal dan beranggotakan paling kurang 3 (tiga) orang dan dapat ditambah sesuai dengan kompleksitas pekerjaan, yang bertugas untuk melaksanakan pemilihan Penyedia Barang/Jasa di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi,

Dari penafsiran peraturan tersebut semua anggota POKJA ULP adalah Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan barang/Jasa, yang notabenya jumlahnya masih sangat minim, bahkan banyak Kemenag Kabupaten/ Kota, bahkan Kanwil Kemenag Provinsi beleum memiliki Tenaga Fungsional Pengadaan Barang/jasa. Dengan demikian ULP Pada Kemenag Kab/ Kota akan Kesulitan Untuk memiliki POKJA.

Kembali pada PMA 75 tahun 2013, Organisasi ULP adalah, Unsur Ketua, Sekretarisat, dan POKJA ULP, maka Organisasi ULP Tidak akan Sah secara hukum apabila tidak memiliki POKJA, sehingga proses pengadaan barang/jasa harus menginduk pada ULP yang ada pada Kanwil di wilayahnya. Atau ULP pada Kemenag Kabupaten Kota Bisa Mengangkat POKJA dari instansi lainnya yangmemenuhi syarat (pejabat fungsional pengadaan). Paling sedikit 3 orang.

Ini yang menjadi problematika yang harus segara diambil kebijakan oleh unsur-unsur pimpinan mengingat Inpres Nomor 1 tahun 2015 yang mengharuskan penandatanganan Kontrak (konstruksi) paling lambat dilaksanakan akhit Maret 2015, sehingga pelaksanaan pengadaan barang/ jasa dikementerian agama bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku







Februari 06, 2015

SHOLAT

Ringkasan Kajian Agama Islam
Tanggal 1 Februari 2015
Di Surau Baitussalam Perumahan Kenangan Jaya IV
Ust. Arif

  1. Keudukan Sholat
Sholat adalah salah satu rukun Islam, sebagaimana diketahui Rukun merupakan sesuatu yang harus dikerjakan dalam suatu amalan ibadah, dan apabila salah satu rukun saja tidak dikerjakan, maka suatu amalan/ ibadah tersebut tidak sah, atau tidak ada wujud. Misalnya salah satu rukun sholat adalah membaca surat Al-fatihah, bila seseorang sholat tidak membaca Al-fatihah, maka sholatnya tidak syah, salah satu Rukun haji adalah wukuf di arafah, apabila tidak dikerjakan, maka hajinya tidak sah, salah satu rukun nikah adalah ijab dan kabul (akad nikah), apabila tidak dikerjakan maka, pernikahan tersebut tidak sah.
Jadi semua amalan ibadah, apabila ada salah satu rukunnya tidak dilaksanakan maka amalan tersebut tidak sah, tidak ada/ tidak wujud, demikian juga dengan Rukun Islam, salah satunnya adalah Sholat, maka jika ada seseorang yang mengaku Islam, tetapi tidak melaksanakan sholat, maka orang tersebut belum mewujudkan islam dalam kehidupannya,
Kewajiban orang tua terhadap anaknya adalah memerintahkan untuk sholat, sebagamana hadist :
Dari 'Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya radhiyallahu 'anhu dia berkata, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:

.
"مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع" 
“Perintahkanlah anak-anak kalian untuk mengerjakan shalat ketika mereka berusia tujuh tahun, dan pukullah mereka bila pada usia sepuluh tahun tidak mengerjakan shalat, serta pisahkanlah mereka di tempat tidurnya.”(hadits hasan diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang hasan) 
Yang dimaksud memerintahkan disini bukan hanya memerintahkan saja tetapi harus mengajari dan memberi contoh dalam mengerjakan sholat, jangan kita memerintahkan anak untuk sholat berjamaah ke masjid, tetapi orang tua malah asik nonton TV atau melakukan kesibukan lain, orang tua juga wajib mengajari sholat anak-anaknya.

  1. WAKTU-WAKTU SHOLAT FARDU
Sedangkan waktu-waktu sholat fardhu adalah sebagai mana hadist Dari Jabir bin ‘Abdillah Radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam pernah didatangi Jibril Alaihissallam lalu ia berkata kepada Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam, “Bangun dan shalatlah!” Maka beliau shalat Zhuhur ketika matahari telah tergelincir. Kemudian Jibril mendatanginya lagi saat ‘Ashar dan berkata, “Bangun dan shalatlah!” Lalu Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam shalat ‘Ashar ketika bayangan semua benda sama panjang dengan aslinya. Kemudian Jibril mendatanginya lagi saat Maghrib dan berkata, “Bangun dan shalatlah.” Lalu Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam shalat Maghrib ketika matahari telah terbenam. Kemudian Jibril mendatanginya saat ‘Isya' dan berkata, “Bangun dan shalatlah!” Lalu beliau shalat ‘Isya' ketika merah senja telah hilang. Kemudian Jibril mendatanginya lagi saat Shubuh dan berkata, “Bangun dan shalatlah!” Lalu Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam shalat Shubuh ketika muncul fajar, atau Jabir berkata, “Ketika terbit fajar.”
Keesokan harinya Jibril kembali mendatangi Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam saat Zhuhur dan berkata, “Bangun dan shalatlah!” Lalu beliau shalat Zhuhur ketika bayangan semua benda sama panjang dengan aslinya. Kemudian dia mendatanginya saat ‘Ashar dan berkata, “Bangun dan shalatlah!” Lalu beliau shalat ‘Ashar ketika panjang bayangan semua benda dua kali panjang aslinya. Kemudian dia mendatanginya saat Maghrib pada waktu yang sama dengan kemarin dan tidak berubah. Kemudian dia mendatanginya saat ‘Isya' ketika pertengahan malam telah berlalu -atau Jibril mengatakan, sepertiga malam,- lalu beliau shalat ‘Isya'. Kemudian Jibril mendatangi Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam saat hari sudah sangat terang dan berkata, “Bangun dan shalatlah!” Lalu beliau shalat Shubuh kemudian berkata, ‘Di antara dua waktu tersebut adalah waktu shalat’.
At-Tirmidzi mengatakan bahwa Muhammad (yaitu Ibnu Isma'il al-Bukhari) berkata, “Riwayat paling shahih tentang waktu shalat adalah hadits Jabir.”
  1. Zhuhur
    Waktunya dari tergelincirnya matahari hingga bayangan semua benda sama panjang dengan aslinya.
  2. ‘Ashar
    Waktunya dari saat bayangan semua benda sama panjang dengan aslinya hingga terbenamnya matahari.
  3. Maghrib
    Waktunya dari terbenamnya matahari hingga hilangnya warna kemerah-merahan pada senja. Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu alaihi wa sallam : “Waktu shalat Maghrib selama warna kemerah-merahan pada senja belum hilang.”
  4. ‘Isya'
    Waktunya dari hilangnya merah senja hingga pertengahan malam.
    Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu a'alaihi wa sallam: “Waktu shalat ‘Isya' hingga pertengahan malam.” 
  5. Shubuh
    Waktunya dari terbit fajar hingga terbit matahari.
    Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam :

    وَقْتُ صَلاَةِ الصُّبْحِ مِنْ طُلُوْعِ الْفَجْرِ مَالَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ
“Waktu shalat Shubuh dari terbitnya fajar hingga sebelum matahari terbit."

  1. SHOLAT WUSTHA
Apakah yang Dimaksud dengan ash-Shalat al-Wustha (Pertengahan)?
Allah Ta'ala berfirman:
حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ
“Peliharalah segala shalat(mu), dan (peliharalah) shalat Wusthaa. Berdirilah untuk Allah (dalam shalatmu) dengan khusyu'.” [Al-Baqarah: 238].

Dari 'Ali Radhiyallahu anhu, dia mengatakan bahwa di hari terjadinya perang al-Ahzab Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:
شَغَّلُوْنَا عَنِ الصَّلاَةِ الْوُسْطَى صَلاَةِ الْعَصْرِ، ملأَ اللهُ بُيُوْتَهُمْ وَقُبُوْرَهُمْ نَارًا.
"Mereka telah menyibukkan kita dari shalat al-Wustha (yaitu) shalat 'ashar. Semoga Allah memenuhi rumah-rumah dan kubur-kubur mereka dengan api.
Jika Cuaca Sangat Panas, Disunnahkan Menunda Shalat Zhuhur sampai Cuaca Agak Dingin (Selama Tidak Keluar dari Waktunya.)

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:
إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوْا بِالصَّلاَةِ، فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْـحِ جَهَنَّمَ.
"Jika hari sangat panas, maka tidaklah shalat hingga cuaca menjadi agak dingin. Sesungguhnya panas yang sangat itu merupakan bagian dari didihan Jahannam.
Disunnahkan Menyegerakan Shalat 'Ashar Dari Anas Radhiyallahu anhu:
أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ J كَانَ يُصَلِّى الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ حَيَّةٌ، فَيَذْهَبُ الذَّاهِبُ إِلَى الْعَوَالِيْ فَيَأْتِي الْعَوَالِيْ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ.
"Bahwasanya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam pernah shalat 'Ashar, sedangkan matahari masih tinggi dan terang. Lalu seseorang pergi dan mendatangi al-'Awali (tempat di sudut Madinah) sedangkan matahari masih tinggi.”
Dosa Orang yang Melewatkan Shalat 'Ashar. Dari Ibnu 'Umar Radhiyallahu anhuma, Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Orang yang melewatkan shalat 'Ashar seperti orang yang berkurang keluarga dan hartanya." Dari Buraidah Radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

مَنْ تَرَكَ صَلاَةَ الْعَصْرِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ.
"Barangsiapa meninggalkan shalat 'Ashar, maka terhapuslah amalannya."
Dosa Orang yang Mengakhirkannya Hingga Menjelang Senja (Ketika Matahari Akan Terbenam) Dari Anas Radhiyallahu anhu dia berkata, "Aku mendengar Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:
تِلْكَ صَلاَةُ الْمُنَافِقِ، يَجْلِسُ يَرْقُبُ الشَّمْسُ حَتَّى إِذَا كَانَتْ بَيْنَ قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ قَامَ فَنَقَرَهَا أَرْبَعًا لاَ يَذْكُرُ اللهَ إِلاَّ قَلِيْلاً.
'Itulah shalatnya orang munafiq. Dia duduk sambil mengawasi matahari. Hingga ketika matahari berada di antara dua tanduk syaitan (waktu terbit dan tenggelamnya matahari) ia bangkit dan shalat empat raka'at dengan cepat. Ia tidak mengingat Allah kecuali hanya sedikit.”

(ditulis sesuai dengan daya serap penulis, Jika ada salah pemahaman tentang apa yang disampaikan mohon dikoreksi dan mohon maaf)