Kementerian Agama Provinsi Kepri

Tulisan Tentang Pengetahuan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan motifasi untuk berbuat baik menuju kemakmuran bersama

Sabtu, 30 Juni 2012

PENYAMPAIAN JAMINAN PENAWAN LELANG E-PROC


Dalam melaksanakan pelelangan Panita lelang/ ULP selalu mewajibkan kepada peserta pelelangan untuk menyerahkan jaminan penawaran yang bersarnya antara 1%  s.d 3% dari nilai HPS. Jaminan penawaran boleh dikeluarkan oleh Bank pemerintah maupun swasta, dan Asuransi umum yang dapat memasarkan surety bond sesuai dengan yang ditetapkan dalam keputusan menteri Keuangan RI (daftar Asuransi tersebut sudah ada pada posting blog ini terdahulu),
Apabila Lelang dilakukan secara elektronik semua dokumen hanya berupa soft copy yang di upload dalam SPSE dan itu menjadi dasar untuk melaksanakan evaluasi terhadap penawaran, tetapi khusus Jaminan penawaran sampai saat ini masih menjadi polemik dan permasalah yang di hadapi oleh panitia pengadaan di lingkungan kementerian agama provinsi kepulauan ruiau.
Mulai tahun 2012 segala bentuk pengadaan barang/jasa pemerintah baik itu Pemilihan langsung(PML) pelelangan sederhana, maupun pelelangan umum seluruhnya 100% harus menggunakan sistem E-proc sesuai dengan instruksi Ka. Kanwil kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau Drs. H. Handarlin Umar, kami sebagai panitia sangangat berterima kasih, dan mengapresiasi terhadap instruksi tersebut, sehingga lelang akan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa pemerintah dalam perpres 54 tahun 2010, efesien, Efektif, transparan, terbuka, bersaing,adil/ tidak diskriminatif dan akuntabel.
Permasalahan pertama yang di hadpai panitia adalah tentang penyampaian jaminan penawaran, semua peserta selalu mlampirkan hasil scan Jaminan penawaran dalam dokumen yang di upload dalam SPSE, selaian itu peserta lelang ada yang mengirimkan via pos, ada juga yang mengatar langsung ke kantor (tanpa cap pos),  ada juga mengantar sendiri tetapi di amplop jaminan penawaran itu sudah ada cap pos, karena peserta minta cap pos dulu ke kantor pos kemudian dia mengantar sendiri kepada panitia dengan alasan takut kalo petugas pos terlambat mengantar dan sampai setelah masa pemasukan berakhir.
Kami Panita lelang kementerian agama selalu mengunakan Dokumen yang disusun sesui dengan SBD yang dikeluarkan LKPP. Yang dalam BAB III Istruksi kepada peserta (IKP) nomor 22.3 : Jaminan Penawaran asli disampaikan melalui pos tercatat/jasa pengiriman kepada Pokja ULP  dan sudah harus diterima sebelum batas akhir pemasukan penawaran. Ternyata ini sering terjadi masalah yang membuat ketidak nyamanan pada panitia dan perserta, ada hal-hal yang sering terjadi sebagai berikut:
Kelemahan penyampaian seperti jaminan penawaran melalui pos:
1.       Panitia bisa melihat siapa saja yang mendaftar sebelum pembukaan sampul penawaran
2.       Apa bila ada terjadi kasus peserta terlebih dahulu meminta stampel ke pos dan di antarkan sendiri kepanitia, maka panitia akan bertemu dengan peserta
3.       Petugas Pos selalau memasukan surat ke bagian umum/ dan kadang pegawai di bagian umum tidak segera menyerahkan surat tersebut kepada panita.
4.       Kami di kementerian Agam provinsi kepri kepanitiaan hanya berada di provinsi sedangankan anggaran ada pada masing-masing satuan kerja dari madrasah dan kantor kementerian agama kabupaten kota, dan bagi kabupaten yang jauh menggunakan kepanitiian dari instansi Pemerintah daerah, sehingga peserta akan mengalamatkan jaminan penawaran tersebut ke madrasah/ kantor kementerian kabupaten/kota sehingga panitia tidak mengetahui apakah peserta mengirim Jaminan penawaran/ tidak (jaminan selalu terlambat di terima oleh panitia)

Kelemahan penyampaian jaminan penawaran hanya menggunakan scan dan tidak mewajibkan lewat pos :
1.       Apabila terbukti peserta melakukan KKN tentu jaminan tersebut tidak dapat di cairkan karena hanya berupa soft copy.
2.       Keabsahan jaminan tidak dapat di pertanggungjawabakan karena merupakan soft copy saja
3.       Apabila jaminan itu di berikan pada saat klarifikasi apakah tidak di kategorikan postbidding, karena menambah dokumen yang berupa copy dengan dokumen yang asli,
4.       Dasar Evaluasi panitia adalah perpres 54 tahun 2010 dan dokumen pengadaan, dijelaskan dalam perpres dan dokumen lelang bahwa jaminan penawaran asli harus sudah di terima oleh panitia sebelum pembukaan penawara.
Berdasarkan hal di atas kedua sistem tersebut memiliki kelemahan. Kami berharap kepada Pihak terkait, khususnya kementerian keuangan bisa mengeluarkan keputusan/peraturan khusus untuk jaminan penawaran pengadaan barang/jasa, bahwa seluruh perusahaan asuransi dan bank uang mengeluarkan jaminan penawaran bersedia untuk mencairkan jaminan tersebut apabila ada hal-hal yang tertuang dalam jaminan di langgar dengan hanya memberikan nomor surat jaminan, dan bisa diklarifikasi secara online dalam situs tertentu tentang jaminin ini. Sehingga panitia tinggal mengecek keabsahan dan kebenaran jaminan tersebut melalui internet.
Sehingga peserta dan panitia sama-sama nyaman dan mempunyai pegangan yang jelas, karena walaupun penitia bekerja dengan baik dan sesuai aturan pasti masih saja ada pihak-pihak yang tidak puas dengan hasil/ keputusan yang di tetapkan oleh panitia.
Bagi pembaca yang mempunyai saran dan masukan silahkan menambahkan untuk shering, tetapi dalam memberikan saran dalam posisi yang netral, tidak memojokan panitia maupun memojokan peserta lelang.
Terima kasih.



Jumat, 29 Juni 2012

EVALUASI LELANG KONSTRUKSI


Evaluasi pelelangan Umum/ Pemilihan langsung pekerjaan Konstruksi

1. Koreksi Aritmatik
  • Koreksi kesesuaian Volume Pekerjaan pada Bill Of Quality (BQ) dengan volume pekerjaan pada dokumen penawaran;
  •  Apabila terjadi perbedaan volume pada Bill Of Quality dengan penawaran maka di sesuaikan dengan volume pada BQ dan dikalikan dengan harga satuan pada dokumen penawaran;
  • Apabila terjadi kesalahan hasil penjumlahan/perkalian antara volume dengan harga satuan pekerjaan, maka dilakukan pembetulan, dengan ketentuan harga satuan pekerjaan yang ditawarkan tidak boleh diubah
  • Jenis pekerjaan yang tidak diberi harga satuan dianggap sudah termasuk dalam harga satuan pekerjaan yang lain dan harga satuan pada daftar kuantitas dan harga tetap dibiarkan kosong
  • Hasil nilai koreksi dijadikan harga terkoreksi.
  • Harga Penawaran terkoreksi >HPS dinyatakan Gugur;

2.  Evaluasi Administrasi
Evaluasi administrasi meliputi pemeriksaan terhadap:
a.    Surat Penawaran (tanggal, penanda tangan, nilai penawaran alamat surat)
b.    Jaminan Penawaran ( penerbit asuransi ada dalam blog ini)
c.    Daftar Kuantitas Harga
d.    Penawaran Teknis
e.    TKDN
f.     SBU
g.    Pajak
Apabila administrasi lengkap maka dilanjutkan dengan evaluasi teknis, dan apabila tidak ada yang lulus dilaksanakan lelang ulang

3.  Evaluasi Teknis
Evaluasi teknis dilakukan terhadap Penawaran teknis yaang meliputi :
a.   metode pelaksanaan (menggambarkan pelaksanaan pekerjaan)
b.   jadwal pelaksanaan (mengambarkan jadwal seluruh pekerjaan yang ada)
c.    spesifikasi teknis (tidak boleh lebih rendah dari yang disyaratkan)
d.   tenaga teknis yang akan ditugaskan (melampirkan Ijazah, SKT/SKA yang di syaratkan)
e.   peralatan yang dibutuhkan (melamprkan bukti kepemilikan/ dukungan/sewa)
f.     pekerjaan yang akan disub kontrakkan (jika ada)

semua persyaratan tersebut diatas , harus dijelaskan dan diuraikan dalam dokumen lelang secara jelas.  Misal untuk tenaga teknis Harus dijelaskan tingkat pendidikan mis S1/D3/STM/SMU/SEMEA beserta jurusanya, pengalaman berapa tahun, mempunyai SKA/SKT (daftar SKA untuk konstruksi ada pada blog ini juga), mempunyai NPWP pribadi, bukti laporan pajak SPT Pribadi, dll.  Semua harus dijelaskan dalam dokumen lelang. Apabila lulus/ memenuhi syarat dilanjuytkan dengan evaluasi harga.

4.  Evaluasi Harga
Dalam evaluasi harga dilakukan perbandingan antara harga penawaran dengan HPS dengan harga penawaran, apakah ada harga satuan yang timpang atau tidak.  
 Apabila ada harga satuan timpang ( lebih dari 110%/ kurang dari 80%) maka dibuatkan berita acaranya. Apabila penawaran dibawah 80% dari bila di tunjuk sebagai calon pemenang bersedia menyerahkan jaminan pelaksanaan sebesar 5% dari HPS. Apabila penawaran diatas HPS maka dinyatakan Gugur, apabila ada peserta yang lulus dilanjutkan dengan Evaluasi Kualifikasi bila tidak lelang diulang.

5.  Evaluasi kualifikasi
Penelitian keseluruhan dokumen isian kualifikasi, dukungan bank, SBU sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam dokumen lelang sesuai dengan bidang/ sub bidang (arsitek/sipil/mekanikal/dll) .

6.  Pembuktian kualifikasi
Peserta calon pemenang I dan II diundang untuk mengkroscek dokumen dengan aslinya, apabila ada keetidak jelasan dalam dokumen kaulifikasi dilakukan klarifikasi terhadap dokumen dokumen, misalnya keabsahan jaminan penawaran diklarifikasi kepada penerbit jaminan, SKA/SKT/Ijazah yang meragukan bisa di klarifikasi terhadap penerbit dokumen tersebut. Di buat berita acra klarifikasi dan kesimpulan klarifikasi
7.  Pembuatan BAHP
Setelah proses evaluasi dilaksanakan maka dibuat Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP).  Apabila ada beberapa peserta lulus maka di usulkan penawarn terendah sebagai pemenag pelelangan dan di umumkan melalui LPSE.


8. Pengumuman Pemenang
Dari hasil BAHP maka panita lelang menetapkan pemenang pelelangan dan di umumkan, setelah lima hari kerja tidak ada sanggahan maka panitia membuat surat kepada PPK tentang laporan pelaksanaan pelelangan yang dilampiri BAHP dan meminta PPK untuk menerbitkan Surat Penunjukan barang/jasa sebagai dasar Pemenag lelang mengurus jaminan penawaran.
9. SPPBJ
Setelah di keluarkannya SPPBJ pemenag lelang mengurus jaminan pelaksanaan sebesar 5% dari harga penawaran (untuk penawaran diatas 80% dari HPS) dan 5% dari HPS (bila penawaran di bawah 80% dari HPS) dan menyerahkan, jaminan penawaran diserahkan kepada PPk paling lambat 14 hari kalender setelah dikeluarkanya SPPBJ. Bila pemenang tidak meyreahkan jaminan pelaksanaan makan jaminan uang penawaran di cairkan ke kas negara/daerah, biala pemenang telah menyerahkan jaminan pelaksanaan, jaminan penawaran di kembalikan.

10. Surat Perjanjian/kontrak
Surat perjanjian /kontrak di tandatangani paling lama 14 hari kerja setelah di keluarkanya SPPBJ dan setelah pemenang meyerahkan jaminan pelaksanaan, setelah menandatangani kontrak sesegera mungkin dikeluarkan SPMK (surat perintah mulai kerja) sebagi dasar di mulainya pekerjaan. 

Selamat mengevaluasi dokumen penawaran dengan teliti dan dengan hati
jadilah panitia yang adil
jangan sampai keadilan di kalahkan oleh kepentingan



Jumat, 15 Juni 2012

DAFTAR PERUSAHAAN ASURANSI UMUM YANG DAPAT MEMASARKAN PRODUK SURETY BOND


Lampiran I
Keputusan Menteri Keuangan Nomor : KEP-184/KM.10/2012 Tanggal : 23 April 2012

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
DAFTAR PERUSAHAAN ASURANSI UMUM YANG DAPAT MEMASARKAN
 
PRODUK SURETY BOND KONSTRUKSI
Per 31 Maret 2012




NO
NAMA PERUSAHAAN
NO
NAMA PERUSAHAAN
1
PT Asuransi Adira Dinamika
21
PT Asuransi Parolamas
2
PT Asuransi Asoka Mas
22
PT Asuransi Purna Artanugraha
3
PT Asuransi Bangun Askrida
23
PT Asuransi Rama Satria Wibawa
4
PT Asuransi Bhakti Bayangkara
24
PT Asuransi Ramayana, Tbk
5
PT Asuransi Binagriya Upakara
25
PT Asuransi Raya
6
PT Asuransi Bina Dana Artha, Tbk
26
PT Asuransi Recapital
7
PT Asuransi Bosowa Periskop
27
PT Asuransi Sinar Mas
8
PT Asuransi Bringin Sejahtera Artha Makmur
28
PT Asuransi Tri Pakarta
9
PT Asuransi Buana Independent
29
PT Asuransi Tugu Kresna Pratama
10
PT Asuransi Central Asia
30
PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967
11
PT Asuransi Ekspor Indonesia (Persero)
31
PT Asuransi Umum Mega
12
PT Asuransi Harta Aman Pratama, Tbk
32
PT Asuransi Umum Videi
13
PT Asuransi Himalaya Pelindung
33
PT Asuransi Wahana Tata
14
PT Asuransi Intra Asia
34
PT Asuransi Malacca Trust Wuwungan Insurance
15
PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)
35
PT Sarana Lindung Upaya
16
PT Asuransi Jasa Raharja Putera
36
PT Asuransi Staco Mandiri
17
PT Asuransi Jasa Tania, Tbk
37
PT Tugu Pratama Indonesia
18
PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero)
38
PT Victoria Insurance
19
PT Asuransi Mega Pratama
39
PT Asuransi Jaya Proteksi
20
PT Asuransi Multi Artha Guna, Tbk
40
PT Panin Insurance

Catatan: Sejumlah perusahaan lain yang sudah tercatat memiliki produk surety bond konstruksi tetapi tidak tercantum dalam daftar di atas disebabkan berdasarkan laporan perhitungan tingkat solvabilitas, rasio perimbangan dan/atau rasio likuiditas terkini tidak memenuhi ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK,01/2008.




Lampiran II
Keputusan Menteri Keuangan Nomor : KEP-184/KM.10/2012 Tanggal : 23 April 2012

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
DAFTAR PERUSAHAAN ASURANSI UMUM YANG DAPAT MEMASARKAN
PRODUK SURETY BOND NON KONSTRUKSI

Per 31 Maret 2012


No
NAMA PERUSAHAAN
No
NAMA PERUSAHAAN
1
PT Asuransi Adira Dinamika
19
PT Asuransi Multi Artha Guna, Tbk
2
PT Asuransi Artarindo
20
PT Asuransi Parolamas
3
PT Asuransi Asoka Mas
21
PT Asuransi Puma Artanugraha
4
PT Asuransi Bangun Askrida
22
PT Asuransi Rama Satria Wibawa
5
PT Asuransi Bhakti Bayangkara
23
PT Asuransi Ramayana, Tbk
6
PT Asuransi Binagriya Upakara
24
PT Asuransi Raya
7
PT Asuransi Bosowa Periskop
25
PT Asuransi Recapital
8
PT Asuransi Bringin Sejahtera Artha Makmur
26
PT Asuransi Sinar Mas
9
PT Asuransi Buana Independent
27
PT Asuransi Tri Pakarta
10
PT Asuransi Central Asia
28
PT Asuransi Tugu Kresna Pratama
11
PT Asuransi Ekspor Indonesia (Persero)
29
PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967
12
PT Asuransi Himalaya Pelindung
30
PT Asuransi Umum Videi
13
PT Asuransi Intra Asia
31
PT Asuransi Wahana Tata
14
PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)
32
PT Asuransi Staco Mandiri
15
PT Asuransi Jasa Raharja Putera
33
PT Victoria Insurance
16
PT Asuransi Jasa Tania, Tbk
34
PT Panin Insurance
17
PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) PT
35
PT Tugu Pratama Indonesia
18
Asuransi Mega Pratama

Catatan: Sejumlah perusahaan lain yang sudah tercatat memiliki produk surety bond non konstruksi tetapi tidak tercantum dalam daftar di atas disebabkan berdasarkan laporan perhitungan tingkat solvabilitas, rasio perimbangan dan/atau rasio likuiditas terkini tidak memenuhi ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.01/2008.